Sidang Promosi Doktor Rakhmat Thahir, Kaji Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamaju

  • 08 Juli 2024
  • 12:20 WITA
  • Danial Rahman
  • Berita

UIN Alauddin Online - Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menggelar Sidang Promosi Doktor oleh Ir. Rakhmat Thahir, S.T., M.Si IPU di Gedung Profesi Pendidikan Guru (PPG) UIN Alauddin Makassar, Senin 8 Juli 2024.

Promovendus resmi menjadi Doktor yang ke 1188, setelah mempertahankan disertasi dengan judul Relevansi Fikih Muamalah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Mamaju.

Saat memaparkan disertasinya, Dr Rakhmat Thahir mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang direlevansikan dengan fikih muamalah dalam proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Mamuju. 

Lebih lanjut, Ia menyampaikan implikasi dari penelitian ini menyebabkan lambatnya seluruh tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Mamuju dari tahapan perencanaan pengadaan, ke tahapan persiapan pengadaan, kemudian ke tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

"Karena lambatnya tahapan itu, sehingga pelayanan pemerintah daerah tidak optimal sesuai target waktu dalam Rencana umum Pengadaan yang menyebabkan serapan anggaran APBD rendah," ucapnya.

Kepala Bapenda Kabupaten Mamaju itu mengungkapkan, temuan dalam penelitian ini menguraikan fakta bahwa proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di kabupaten Mamuju dari seluruh tahapan yaitu tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa belum optimal, dan tahapan Persiapan pengadaan barang/jasa belum optimal, demikian juga pada tahapan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah belum optimal.

"Permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah khususnya di Kabupaten Mamuju, sering disebabkan oleh kesalahan atau kurang tepatnya perencanaan pengadaan, keterlambatan dalam proses pemilihan penyedia atau tender, serta minimnya pengawasan," jelasnya.

"Hal itulah yang mengakibatkan penyerapan anggaran yang minim akibat keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah," Ia mengakhiri.


*Nadia Hamrawati